Iklan PoldaIklan Pajak
You Are Here: Home » Deli Kini » Bah! Pecat PNS Jadi Tim Sukses dalam Pilkada Sumut 2013

Bah! Pecat PNS Jadi Tim Sukses dalam Pilkada Sumut 2013

Bah! Pecat PNS Jadi Tim Sukses dalam Pilkada Sumut 2013

Nurdin Lubis: Jangan Ragukan Netralitas PNS

MEDAN – Ketua Desk Pilkada yang juga Sekda Provinsi Sumut, Nurdin Lubis menegaskan, netralitas PNS di jajaran Pemprov Sumut jelang Pilkada Gubernur 2013 jangan diragukan lagi. Karena Pemprov Sumut selalu menegaskan pentingnya netralitas PNS ini di berbagai kesempatan.

Nurdin menegaskan netralitas PNS di acara talkshow interaktif dari Beranda Sumut Pilkada Damai yang disiarkan 45 stasiun radio di seluruh Sumut, Jumat 28 Desember 2012. Siaran yang dipancarkan dari Medan Club ini juga menghadirkan David Susanto, Ketua Panwaslu Sumut dan Rajin Sitepu dari KPU Sumut.

Melalui talkshow yang dipandu Ratna Juwita ini, Nurdin menjelaskan, netralitas PNS ini sesuai amanah UU No 28/2004 dan UU No 43/2009. Undang-undang tersebut mengatur secara tegas PNS harus netral dan tidak boleh berpihak pada salah satu calon dalam Pilkada. Bagi PNS yang melanggar akan terkena sanksi disiplin dari tingkat ringan hingga pemecatan.

Pemprov Sumut selalu menegaskan pentingnya netralitas ini dalam berbagai kesempatan. Terutama dugaan-dugaan PNS yang terlibat dalam tim sukses (Timses) pasangan calon.

“Karena itu sekali lagi saya tegaskan, PNS harus netral. Bagi PNS yang melanggar akan terkena sanksi. Kita selalu melakukan imbauan dan sosialisasi netralitas ini. Karena itu jangan sangsikan netralitas PNS di Pemprov Sumut,” kata Nurdin.

Lagi-lagi Nurdin Lubis menegaskan tidak boleh ada satupun PNS yang terlibat politik praktis apalagi sampai bergabung partai politik. Jika terbukti maka konsekuensinya PNS tersebut bisa dipecat.

“Kalau PNS ada aturannya dan mereka harus bersikap netral. Baik itu di dalam proses Pilgub, Pilkada Bupati atau Walikota,” ujarnya.

Sementara, Ketua Panwaslu David Susanto menjelaskan, pihaknya sudah memerintahkan Panwaslu di seluruh daerah agar memperketat pengawasan terhadap kemungkinan PNS bersikap tidak netral. Jika ada pelanggaran yang melibatkan PNS sebagai Timses salah satu calon, menurut David maka sanksinya bisa dijatuhkan sesuai tingkat kesalahan.

“Bila positif ada pelanggaran, maka harus dipastikan jenis pelanggarannya, apakah pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik PNS, atau sudah masuk pelanggaran pidana pemilu,” kata David.

Social Share Toolbar

Share

Leave a Comment

© 2013 TerasMedan.com

Switch to our mobile site

Scroll to top